Usual Storyline

oeuvre

Intelektualitas

aya kira, ke depan kita tak bisa hanya hidup dari produk yang primitif dan pasar yang primitif….Untuk itu, wiraswasta harus mengadopsi teknologi dari luar untuk keperluan lokal. Sebuah proses yang disebutnya self-discovery….Inovasi membutuhkan pembiayaan….Untuk melakukan eksperimen dengan produk baru dibutuhkan insentif….( M.Chatib Basri, Ekspor yang Primitif)

Sukses riset bisa diukur dari tiga hal : Sukses secara akademik karena makalah yang dihasilkan dikutip; berpotensi ekonomis atau komersial; dan memberi manfaat kepada masyarakat. ( Menteri Negara Riset dan Teknologi RI, Kusmayanto Kadiman, di depan Sidang Paripurna Dewan Riset Nasional)

A university is a house of learning. It is a lighthouse and the same time functions as the conscience of the nation. It provides the stage for the young and old to be enganged in a great and exciting adventure of ideas. A university generates and produces knowledge besides educated people. A corporate produces goods or services through knowledge based activities ( M.T. Zen. Guru Besar Institut Teknologi Bandung)

Favoritisme jurusan yang dipilih oleh siswa SMU, ketika memilih disiplin ilmu di universitas, terkena imbas kuat dari jumlah tarikan lapangan kerja dan kondisi pasar tenaga kerja. Jurusan favorit, adalah jurusan yang prospektif untuk urusan karir profesional pasca kuliah, yang dalam artian jangka panjang, adalah menjadi kendaraan untuk melakukan mobilitas vertikal, peningkatan status sosial di masyarakatnya.

Pilihan manusia muda terdidik formal, untuk melakukan mobilitas vertikal, di negara Indonesia, memang tidaklah terlalu banyak, menjadi profesional di perusahaan swasta ( diusahakan yang multinasional, seperti kompeni VOC), menjadi PNS ( dan berharap bisa makan gaji buta sambil cari obyekan), masuk ke partai politik ( kalau beruntung bisa cari sabetan proyek dan tadahan korupsi lain), atau buat sedikit anak muda, bikin perusahaan sendiri, dengan konsekuensi logis, berhadapan dengan kondisi makroekonomi payah, peta kompetisi pasar yang tidak jelas, yang itu artinya, pengetahuan di PTN jelas tidak cukup untuk menghadapinya, dibutuhkan nyali lebih, kecerdasan lebih, kemampuan organisasi lebih, serta pastinya, agak sinting, untuk mengambil pilihan ini. Atau, pilihan lain lagi, lari ke luar negeri, untuk mengambil gelar master sampai doktor, lumayan bisa jalan- jalan ( pasang foto di jejaring sosial maya), kalau beruntung, bisa ikut proyek riset dosen, dan berharap nanti ditawari posisi lebih enak kalau balik lagi ke Indonesia.

Beberapa pihak mengritik lembaga pendidikan tinggi formal, yang nampaknya berubah menjadi pabrik manusia, untuk menyuplai kebutuhan tenaga kompeten, yang akan menjadi mesin produktivitas segar, dalam menunjang profitabilitas perusahaan. Beberapa pihak lagi, menggiatkan terbentuknya lembaga- lembaga yang memang sengaja “mempersiapkan” tenaga manusia siap pakai dan siap kerja, bagi kebutuhan sektor privat, bahkan itu yang dijadikan nilai jual lembaga pendidikan tinggi tertentu. Saya sendiri kurang tahu, apakah pihak- pihak yang gemar bertengkar, dan mengemukakan argumen canggih serta seksi di media itu, pernah duduk bersama untuk minum kopi, dan menggali cara untuk mencari solusi yang lebih aplikatif dan membumi.

Pemerintah pasca reformasi 1998, yang diserahi tugas oleh rakyat, untuk menjadi administratur sebuah negara bernama Indonesia, juga masih coba- coba dengan konsep- konsep baru, yang nampak terlihat trial and error. Setiap ganti pemerintahan, ada saja yang berubah, perubahannya cukup signifikan, dan itu mahal, kalau kita lihat ongkosnya. Saya tidak ingin menjadi romantis, dengan kilas balik sistem pemerintahan Orde Baru, tapi evaluasi itu penting dan perlu.Penggunakan instrumen PELITA ( Pembangunan Lima Tahun), dan GBHN, yang secara dokumentasi bisa diukur, untuk kemudian dievaluasi dan dikembangkan lagi. Untuk ukuran sebuah negara, dengan manusia penghuninya sekitar 231 juta, dan 70%-nya adalah usia produktif ( 15- 64 tahun), mencerdaskan mereka ( kita), dan membuat potensi produktivitas tersebut berdaya guna, serta bisa meningkatkan kesejahteraan kolektif, tentunya bukan tugas yang mudah buat pemerintah, jika mereka menyadari konsekuensi posisi ini tentunya.

Pendapat pendek M. Chatib Basri, MT. Zen, dan Kusmayanto Kadiman di atas, nampak jelas mengandung benang merah kuat. Namun, penyelesaian di lapangan sungguh sangat jelas ketidakjelasannya. Apa pasal ? Aktivitas ekonomi mikro ( perusahaan), yang akumulasinya akan menjadi parameter ekonomi makro, ditunjang sepenuhnya oleh budaya manusia yang menjalankan, aspek budaya adalah aspek abstrak yang signifikan. Dan Anda pasti paham, instrumen untuk membangun budaya bukan ? Ya, itulah hakekat lembaga pendidikan, untuk membangun manusia berbudaya. Mungkin Chatib Basri berharap bahwa, manusia Indonesia mampu mengolah bahan mentah di tanahnya, dan diekspor, sehingga  bisa meningkatkan nilai ekonominya. Mungkin MT. Zen berharap bahwa, sistem organik dalam lembaga universitas, mampu menghasilkan ide- ide baru, yang salah satu efeknya adalah, menambah nilai mentah bahan baku menjadi punya nilai fungsional lebih ( dan nilai ekonomi lebih tentunya). Mungkin Kusmayanto juga berharap bahwa,  manusia yang punya ide, manusia yang punya dana, manusia yang bisa berdagang, bisa bekerjasama untuk membuat ide- ide brilian tidak berakhir di perpustakaan, berdebu tanpa pernah dibaca lagi.

Tapi, harapan- harapan di atas nampaknya cukup nangkring di media, menjadi komoditas romantis yang membuai mimpi, lalu hilang keesokan harinya, karena berhadapan lagi dengan masalah yang nyata di depan mata.

Okelah, nampaknya, masalah tidak akan berhenti kalau kita saling menyalahkan, apalagi menyalahkan pemerintah, karena nampaknya pemerintah juga masih belum sadar, bagaimana jalan yang benar. Tentunya kurang bijak menyalahkan pihak yang sudah terbiasa menganggap yang salah itu benar, karena dianggap sudah biasa. Dekomposisi pertumbuhan ekspor dari tahun 1990 hingga 2008 menunjukkan sebagian besar peningkatan ekspor Indonesia dalam 18 tahun terakhir didorong oleh produk yang sama yang dijual ke pasar yang sama. Kalau saya boleh tambahkan, mungkin tidak terlalu berubah juga sejak perusahaan multinasional pertama di dunia, bernama VOC, mengajak “berdagang” beberapa kerajaan di nusantara. Tentunya VOC mengajak “berdagang” bukan tanpa alasan bukan ? Karena tanah di nusantara punya bahan mentah yang layak jual (dan manusianya tidak paham nilai jual bahan mentah di kebunnya sendiri).

Pendeknya, karakter industri di Indonesia didominasi industri primer ( bahan mentah), dan industri sekunder ( pengolahan bahan mentah ke bahan baku). Kalau Anda bertanya, lalu kenapa kita tidak mengolahnya lagi, maka jawabannya adalah : Kalau dengan menjual bahan mentah dan bahan baku saya sudah bisa kaya, apalagi yang saya cari. Menjual bahan jadi, apalagi bermerek, membutuhkan proses bisnis kompleks, pemasaran canggih, dan pola kendali distribusi yang rumit. Nampaknya, kecukupan rasa menjadi kaya sudah menjebak beberapa pelaku usaha, tanpa berusaha untuk mengembangkan lagi.

Kalaulah mau belajar dari pola proses yang dilakukan oleh masyarakat ekonomi Jerman, Jepang, atau Korea, maka membangun karakter ekonomi, seperti yang dimaksudkan oleh Chatib Basri dan Kusmayanto Kadiman di atas, membutuhkan proses transformasi sosial yang lama, dan detail tentunya. Proses itu juga sedang dijalani oleh negara ekonomi baru, Brazil, India, dan Cina. Untuk membangun industri tersier ( servis) dan industri kuartener ( informasi- pengetahuan), maka  terlebih dahulu, kita harus mau bangun budaya ekonomi yang beretika, mau melakukan valuasi ekonomi atas ide di lab riset kita, mau mengendus potensi kerjasama yang kuat antar disiplin ilmu,  mau bergaul dengan masyarakat global dengan meminimalkan prasangka sempit, mau terjun langsung menjadi pelaku pasar yang bisa memilih manusia berpengetahuan, mau menginvestasikan waktu dan konsentrasi untuk menciptakan produk yang lebih punya nilai profit lebih ( dan disukai konsumen), mau bekerjasama sebagai sesama warga negara…..

Oh iya, ngomong- ngomong, saya gunakan idiom “kita”, karena saya suka nasehat dari Eyang Thomas Jefferson, bahwa sebuah semakin kecil peran pemerintah dalam urusan bernegara, maka semakin baguslah negara itu. Dalam artian, rakyatnya memang mampu untuk mengorganisir diri, tanpa terlalu banyak campur tangan pemerintah. Dan saya sih optimis, bahwa nampaknya, untuk saat ini, kita tidak bisa terlalu berharap ke pemerintah, jadi, untuk kehidupan peradaban yang lebih baik, bagaimana kalau kita jadi lebih solider ? Mau minum kopi bersama, Saudaraku ? Mari….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 25, 2011 by in Concept and tagged , .
%d bloggers like this: