Usual Storyline

oeuvre

Kedigdayaan

Saya katakan pertahanan terbaik ( best defense) adalah keadilan sosial ( social justice). Makin banyak orang terangkat dari kemiskinan, makin banyak orang tidak tertarik pada radikalisme, apakah sekuler apakah agama ( Juwono Sudarsono, Menteri Pertahanan RI 2004- 2009)

Dengan luas wilayah geografis semacam Indonesia, distribusi adalah permasalahan utama, maka wajar jika Juwono bilang, kalau dia dikasih keluasan mengatur anggaran, dia akan kembangkan pesawat transpor, kapal transpor, dan kendaraan tempur transpor, atau pendeknya, 70 persen masalah pertahanan, adalah soal distribusi pengiriman logistik maupun manusia.

Saya tidak akan bahas soal intelijen dan militer konvensional, dengan anggaran dan instrumen, berikut bertebarannya pengguna telepon seluler dan internet, yang nampak dengan bebas menebar identitas, mengumpulkan informasi, oleh pihak luar, nampak terlalu mudah di negara ini. Persekutuan pertahanan lima negara  ( Five Power Defence Arrangements /FPDA), yang melibatkan Inggris, Australia, Malaysia, Singapura, dan Selandia Baru, membuat seolah- olah kekuatan militer konvensional Indonesia dikepung dari segala penjuru.

Merujuk ke pendapat Juwono, setidaknya untuk kekuatan esensial minimum, dengan wilayah kedaulatan seluas Indonesia, dan rakyatnya yang 250 juta lebih nyawa, normalnya, dibutuhkan minimal anggaran 125 triliun, dan anggaran kita saat ini di angka 42 triliun, 30% dari normal. Tidak heran jika setiap tahun, Indonesia kecolongan 196 triliun rupiah, karena pencurian ikan, penyelundupan, perompakan, dan pembalakan liar.

Peluang terjadinya invasi militer memang kecil, karena toh, tanpa diserang pun, kekayaan di kepulauan dan lautan Indonesia bisa digarong, tanpa perlawanan berarti, selain itu perang konvensional juga butuh investasi besar, lihat saja sudah berapa uang dikeluarkan oleh AS di Irak dan Afghanistan, walaupun saya yakin itu pasti balik modal dan untung besar secara ekonomi buat AS.

Ada baiknya kita mulai menyadari bahwa yang wajib untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia bukan hanya militer, tetapi juga sipil. Mungkin tidak harus ada wajib militer semacam IDF-nya Israel ( mulai 18 tahun, mereka 2 tahun ikut wajib militer), setidaknya kita mulai memahami bahwa aspek kejuangan juga dimiliki oleh masyarakat sipil. Toh, walaupun demokrasi menginginkan supremasi sipil atas militer, namun kenyataan harian membuktikan, bahwa pertahanan keamanan negara bukan masalah sepele, apalagi untuk negara dengan format geografis kepulauan semacam Indonesia, distribusi kekuatan adalah mutlak perlu.

Kembali merujuk ke pendapat Juwono di atas, tentang keadilan sosial, yang berarti adalah kesamaan peluang bagi setiap penduduk Indonesia untuk berusaha, dan meraih kelayakan hidup, mungkin inilah yang menjadi tugas besar pemerintah RI. Itu berarti ke masalah efisiensi birokrasi, pemerataan infrastruktur, peluang pendidikan formal, dan pengawasan kompetisi pasar.

Saya masih ingat dengan pernyataan beberapa TKI, yang nekat balik ke Malaysia lagi, walaupun disana dikejar- kejar aparat. Mereka bilang, di Malaysia setidaknya ada kepastian penghasilan, walaupun kecil, tetapi mending daripada di Indonesia. Begitu juga dengan rekomendasi hasil kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, di Makasar, lima tahun lalu. Bahwa daya beli masyarakat Indonesia, secara umum, lemah, bukan hanya karena krisis moneter, ada yang lebih fundamental lagi, yaitu kurangnya lapangan pekerjaan yang memadai.

Saya tidak hendak berharap juga kepada lulusan sarjana Indonesia, maupun yang pernah dikirim ke luar negeri, untuk bisa membangun perusahaan sendiri ( dan bisa setidaknya, menyerap tenaga kerja), toh sebagian besar mereka (kita) masuk pendidikan tinggi, karena memang berharap untuk menjadi instrumen mobilitas vertikal, mendapat gaji layak dari perusahaan besar yang bisa menjamin hidup mereka di kemudian hari. Dan kurikulum pendidikan tinggi memang terkena imbas tarikan pasar tenaga kerja, pendeknya, perguruan tinggi adalah penyuplai utama pasar tenaga kerja. Tidak bisa mengharapkan anak muda untuk mulai dari nol, itu bukan budaya manusia Indonesia, kata sejarawan Belanda, JG Ballard. Gelar akademik nampaknya sudah menjadi status sosial tersendiri di Indonesia, walaupun seringkali tidak punya karya apapun yang signifikan.

Kalau saya menggunakan instrumen interaksi budaya negara dengan budaya organisasinya Geert Hofstede, mungkin dari sini kita bisa melakukan valuasi, dari mana kita sebaiknya membangun kedigdayaan bernegara secara kolektif. Dari segi jarak kekuasaan ( Power Distance), Indonesia lumayan tinggi, 78, masih lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia ( 112), yang dari sini terlihat bahwa budaya Indonesia memang masih memandang bahwa relasi kuasa itu ada, masih ada rasa feodalisme lama, berikut penghargaan terhadap hirarki kekuasaan. Untuk soal kolektivitas, budaya Indonesia di angka tengah, 46, masih dibawah AS (91), yang dari angka ini terlihat, bahwa manusia Indonesia nampak lebih suka mendefinisikan diri dalam kelompok masyarakat, komunitas agama, atau grup keprofesian tertentu, mendefinisikan diri sebagai individu berkemampuan spesial nampak belum lazim disini.

Angka- angka itu organis dan temporer, artinya bisa jadi akan berubah, atau tetap seperti itu. Merujuk pada pendapatnya Satjipto Rahardjo ( alm), bahwa potensi ekonomi sebuah negara bisa meledak, manakala aktivitas ekonomi berlandaskan pada budaya setempat. Dari analisa Hofstede terlihat, bahwa secara kelompok, manusia Indonesia cenderung menghargai hirarki, cenderung kolektif, cenderung feminim ( kurang suka kompetisi), dan cenderung toleran terhadap ketidakpastian. Kalaupun ada yang memprotes, yah ini adalah instrumen untuk menentukan model, cenderung deterministis memang.

Dari perayaan lahirnya Republik Indonesia yang ke- 65 kemarin itu, dari situ sebaiknya kita mulai berpikir ulang, tentang  makna nasionalisme Indonesia itu sendiri. Jika lahirnya Indonesia didasarkan atas kesamaan nasib, jelas kurang tepat, karena tidak semua wilayahnya secara dejure menjadi daerah koloni Kerajaan Belanda, kalaupun iya, tidak semuanya sampai 350 tahun. Menceritakan kembali romantisisme Sriwijaya dan Majapahit, juga bagian lain absurditas imajinasi politisi, untuk melegitimasi kekuasaannya atas 250 juta lebih orang di nusantara. Saran saya adalah soal kesamaan kepentingan kita untuk bersatu dalam satuan sinergis, kehidupan mutualis, dan tidak dijajah oleh manusia dari sesama bangsa sendiri ( setelah ditinggal Belanda).

Sebaiknya, pemerintah mulai sadar diri, bahwa kedigdayaan itu bukan sekedar milik pemerintah Republik Indonesia, atau milik Presiden SBY semata. Akan sangat absurd misalnya, ternyata militer Indonesia cukup punya anggaran yang setara dengan Persekutuan Pertahanan Lima Negara, tetapi masih juga mengekspor TKI ( dan mendapat kontribusi pemasukan negara) ke lima negara tadi ( kecuali Inggris), dengan kompetensi sebagai buruh dan PRT. Atau ekonomi kita lebih didominasi oleh konsumsi domestik. Peran ekspor relatif kecil karena kita tidak cukup kompetitif ( dan barang yang diekspor pun termasuk primer), sesuatu yang selama ini justru kita keluhkan.

Sekali lagi, cukuplah pemerintah berperan untuk mengefisiensikan birokrasi, memeratakan infrastruktur, menjaga keseimbangan distribusi pendidikan formal, dan membuka peluang sebesar- besarnya bagi masyarakat Indonesia untuk menjadi pelaku pasar riil. Rakyat Indonesia, walaupun tidak semua, punya kemampuan untuk membangun kecerdasan kolektif, dan sekaligus kedigdayaan kolektif, dan itulah pertahanan keamanan jangka panjang untuk nasion bernama Indonesia, jika memang kita serius ingin mempertahankannya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 25, 2011 by in Concept and tagged , , .
%d bloggers like this: