Usual Storyline

oeuvre

Mitos Orang Kuat

A government big enough to give you everything you want is a government big enough to take from you everything you have. ( Gerald Ford)

If the government becomes a law-breaker, it breeds contempt for the law. It invites every man to become a law unto himself. It invites anarchy. ( Louis Brandeis, Hakim Agung AS)

“Do you know who is responsible?” “Why of course, it’s the government!” “Jill, ‘the government’ is several million people.” ( Robert A Heinlein)

Soekarno dan Soeharto

Ide tentang kekuasaan, dalam historiografi kerajaan- kerajaan di kepulauan nusantara masa lalu, adalah sesuatu hal yang konkret. Istilah “darah biru” dan “manusia kuat”, adalah komoditas, yang seolah menjadi pembenaran tak tertulis, selama beberapa abad, yang digunakan oleh sebagian kecil manusia, untuk mengklaim kekuasaan, atas sebagian besar manusia lain, dalam format yang disebut dengan negara dinasti.

Tidak heran, maka para penguasa, yang bergelar raja itu, selalu berusaha mengait-ngaitkan dirinya, dengan raja- raja dari kerajaan yang sudah pernah ada sebelumnya. Selalu ada usaha- usaha pembenaran, untuk melegitimasi, bahwa kursi kekuasaan yang diduduki, merupakan hak tak terbantahkan, salah satunya adalah mengklaim, bahwa dirinya adalah keturunan penguasa. Dan, karena ide bahwa kekuasaan itu konkret, juga sudah mendarah daging dalam akal budi manusia di nusantara, maka semakin lestarilah yang disebut dengan mitos “manusia kuat”, “pemimpin kharismatik”, atau “ratu adil” itu.

Apakah Anda berpikir bahwa manakala Republik Indonesia, dinyatakan berdiri di Kepulauan Nusantara, dengan format negara-bangsa, maka mitos manusia kuat, yang berbau negara dinasti, akan serta merta hilang ? Oh, tentu tidak. Bahkan, boleh saya bilang, bahwa semenjak Orde Lama, dilanjutkan sampai ke Orde Baru, terbentuk semacam usaha- usaha pembentukan mitologi baru, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah pelanjut dari “kerajaan nasional” yang sudah pernah ada sebelumnya, Majapahit dan Sriwijaya. Dan inipun, otentisitas data sejarahnya masih harus digali lagi lebih dalam. Seolah- olah, nasionalisme Indonesia berdiri karena adanya kesamaan sejarah, yang justru ini menjadi legitimasi budaya lamanya bercokol Presiden Sukarno, pada masa Orde Lama, dan Presiden Suharto, pada masa Orde Baru.

Terminologi “pusat kekuasaan”, juga adalah frase yang sangat populer semasa pemerintahan Orde Lama, berikut Orde Baru. Dikotomi “pusat” dan “daerah”, sebenarnya adalah lazim, jika kita hidup pada masa sistem administrasi publiknya, adalah negara dinasti, dimana rentang jarak kekuatan antara “penguasa” dan “rakyat”nya, sangat dipengaruhi oleh seberapa jauh letak geografisnya, dengan kediaman sang penguasa. Namun, dengan format negara- bangsa, yang dibentukkan ke NKRI, seharusnya tidak semacam itu, ada terminologi “pemerintah negara” dan “warga negara”, dalam lembaga yang bernama “negara”. Dimana dalam negara bangsa ini, batas- batas geopolitik sebuah peradaban, ditentukan dengan tegas, berikut jarak kekuasaan dan distribusi keadilan sosial, tidak dipengaruhi oleh letak geografis antara “warga negara” dengan “pemerintah negara”.

Saya tidak ingin menyalahkan pemerintahan Orde Lama, maupun Orde Baru, atas lambatnya transformasi perspektif tentang kekuasaan ini, dalam akal budi kolektif manusia Indonesia. Sekarang, dengan keadaan masih kuatnya mitos orang kuat di benak kolektif manusia Indonesia, derasnya arus informasi dari luar, distribusi keadilan sosial yang masih dalam taraf proses perbaikan pasca Orde Baru, dan serangkaian masalah dalam birokrasi pemerintah negara sendiri, maka memahamkan diri secara kolektif, tentang peran dan posisi warga negara, dalam lembaga berformat negara bangsa, semacam Indonesia ini, adalah kerja kolektif yang penting dan mendesak.

Saya ingin menyoroti tentang operasional sistem administrasi publik, yang menjadi peran- posisi pemerintah negara kita, masih banyak masalah yang harus dibenahi di dalamnya. Pegawai Departemen Pendidikan Nasional (selain guru) jumlahnya lebih dari 200 ribu orang, Pegawai Departemen Agama jumlahnnya sekitar 180 ribu orang, apakah aset SDM bernama PNS ini efektif menjalankan fungsionalitasnya dalam sistem operasi pemerintahan negara ? Anggaran tahun 2009 untuk Depdiknas mencapai Rp 51 triliun—-terbesar di antara departemen teknis lainnya. Sementara anggaran untuk Depag mencapai Rp 20 triliun—-sedikit di bawah kepolisian (Rp 25 triliun), namun di atas Departemen Kesehatan (19 triliun), Departemen Perhubungan (Rp 16 triliun), dan Departemen Keuangan (Rp 15 triliun).

Saat ini, Depag dan Depdiknas menduduki peringkat atas lembaga terkorup, selain Kejaksaan dan Kepolisian. Maka, salahkah kalau kita berpendapat bahwa rakyat membiayai sistem operasi penyelenggaraan negara terlalu boros? Sebagian besar PNS pendidikannya SMA (35%) , yang Sarjana hanya 28,9%. PNS bergelar S2 dan S3 hanya 2,5% dan 0,2% saja. Artinya, selain jumlahnya besar, kualitasnya pun masih perlu dipertanyakan. Terlebih lagi, ongkos yang dikeluarkan untuk menggaji mereka begitu mahal—-lebih dari Rp 100 triliun per tahun.

Bukan apa- apa sih, tetapi jika pemerintah negara, yang peran dan posisinya adalah pengendali sistem administrasi publik, berikut pemegang peran tunggal untuk distribusi keadilan sosial, dalam sebuah lembaga bernama negara, ternyata komponen- komponen di dalamnya tidak bisa bekerja optimal, bahkan cenderung rusak parah, lalu apa yang bisa diharapkan oleh warga negara, terhadap pemerintahnya sendiri ? Karena ini akan sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan lembaga bernama negara tersebut kedepannya, jika tidak ingin terjerumus ke “negara gagal”.

Menantikan sosok “pemimpin kharismatik”, “orang kuat”, atau “ratu adil”, mungkin saya bisa kategorikan sebagai patologi sosial yang sebaiknya kita obati segera. Itu sama saja dengan berangan- angan di tengah masalah aktual yang dihadapi sekarang. Dan misalnya ya, ternyata nih, sosok manusia  yang sakti mandraguna, kharismatik, dan ( mungkin) masih keturunan Gajah Mada atau tokoh digdaya lain semacam Ki Ageng Selo, yang bisa menangkap petir itu, benar- benar muncul, bisa dengan hebatnya menyelesaikan semua masalah yang kita hadapi sekarang, sekejap, sendirian saja, lalu apa reaksi kita selanjutnya ? Apakah ini tidak lain hanyalah melahirkan lagi sosok tiran baru, semacam yang sebelum- sebelumnya, dan ini berarti cari penyakit ! Kekuasaan itu legit soalnya, juga cenderung korup, dan harus kita sadari bahwa kita juga manusia biasa, bukan malaikat.

Saya sendiri juga belum mendapat datanya, apakah tingkat literasi yang sudah sampai 92,5 %, di kalangan warga negara Indonesia, juga berkorelasi positif terhadap minat baca ? Yang berarti berkontribusi positif terhadap tingkat kemampuan logika dan sistem kognitifnya. Karena yang menyuburkan mitos orang kuat itu, ternyata kita- kita juga, atau setidaknya kawan, saudara, tetangga sebelah kita. Mitos orang kuat ini, yang berulang kali menjadi pembenaran, bahwa kekuasaan sebagian kecil manusia, terhadap manusia lain, adalah konkret. Ini secara kultural, bertubrukan dengan konsepsi negara bangsa, yang selama ini sudah berjalan.

Yah, sebaiknya, sebagai warga negara, kita mulai sadar diri, akan peran dan posisi kita, dalam lembaga bernama negara ini. Berikut, mengingatkan pemerintah negara, tentang peran dan posisinya. Walaupun ini terlihat klise, namun percayalah, dengan keadaaan kolektif kita saat ini, kalau pekerjaan ini segera terlaksana, maka akan banyak masalah yang bisa terselesaikan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on September 25, 2011 by in Review and tagged , , , .
%d bloggers like this: